Kepalasekolah.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi merilis Keputusan Menteri Nomor 221/P/2025, yang menjadi pedoman terbaru bagi guru dan Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. Pada aturan terbaru ini, pemerintah menegaskan kewajiban pemenuhan bukti fisik tugas Kepala Sekolah sebagai salah satu aspek yang kini diperketat dan menjadi fokus utama dalam pengawasan tahun 2025. Banyak Kepala Sekolah mulai bersiap, karena setiap tugas kini harus didukung dokumen konkret yang dapat diverifikasi oleh pengawas.
Aturan tersebut juga mengatur beban kerja Kepala Sekolah yang setara 37 jam 30 menit per minggu, ekuivalen dengan 24 jam tatap muka. Namun pemerintah menegaskan bahwa pemenuhan waktu kerja bukan lagi sekadar formalitas. Setiap tugas yang dijalankan harus dibuktikan dengan dokumen yang jelas, lengkap, dan valid. Sejumlah sekolah menyatakan bahwa beban dokumentasi pada tahun ini cukup meningkat, namun dipandang perlu untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola pendidikan.
Baca Juga :
- Bukti Fisik Wajib Kepala Satuan Pendidikan di 2025 Berdasarkan Kepmen 221/P/2025
- Beban Kerja Kepala Satuan Pendidikan: Tugas, Bukti Fisik Penugasan, dan Ekuivalensinya Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 221/P/2025
Dalam pelaksanaan tugas manajerial, Kepala Sekolah wajib menyiapkan setidaknya 13 bukti fisik utama. Dokumen tersebut mencakup rencana kerja tahunan sekolah, dokumen kurikulum, media komunikasi sekolah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), hingga laporan pemanfaatan sistem informasi seperti Dapodik, ARKAS, BOS, dan SIPLAH. Semua dokumen ini berfungsi sebagai bukti nyata bahwa Kepala Sekolah benar-benar menjalankan perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pendidikan.
Selain itu, Kepala Sekolah juga diwajibkan memiliki dokumen pendukung seperti refleksi berkala, penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan, serta dokumen publikasi kegiatan kepada masyarakat dan stakeholder sekolah. Aturan baru ini memberikan tekanan lebih kepada sekolah untuk memastikan semua kegiatan terdokumentasi dengan baik. Bagi sekolah nonformal, ada tambahan kewajiban berupa laporan pemantauan dan evaluasi program pendidikan masyarakat.
Tugas Kepala Sekolah dalam pengembangan kewirausahaan sekolah juga menjadi sorotan besar pemerintah. Kepmen 221/P/2025 menuntut adanya bukti fisik berupa pemetaan kebutuhan kewirausahaan, program kewirausahaan, laporan pelaksanaan kegiatan kewirausahaan, serta dokumen kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Pemerintah menekankan bahwa kewirausahaan bukan hanya kegiatan tambahan, melainkan program strategis yang harus berdampak langsung pada penguatan karakter dan kompetensi murid.
Tidak hanya itu, pelaksanaan supervisi guru dan tenaga kependidikan juga diatur lebih detail. Kepala Sekolah harus menyiapkan dokumen perencanaan supervisi, catatan refleksi supervisi, serta laporan supervisi terhadap guru, tenaga administrasi, TPPK, tim penilai kinerja, dan tim pengembangan profesi berkelanjutan. Supervisi yang sebelumnya sering dianggap formalitas kini diwajibkan memberikan umpan balik yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
Pengawas sekolah dari berbagai provinsi menyebut bahwa fokus utama pengawasan tahun ini adalah konsistensi dokumentasi. Artinya, dokumen perencanaan harus selaras dengan pelaksanaan dan bukti fisik yang diajukan sekolah. Banyak sekolah mulai berbenah dan memperbaiki dokumen untuk menyesuaikan dengan standar baru tersebut.
Dengan diberlakukannya regulasi ini, seluruh Kepala Sekolah diimbau segera menyiapkan dokumen lebih rapi, sistematis, dan lengkap sejak awal tahun ajaran. Tanpa bukti fisik yang memadai, Kepala Sekolah berpotensi dianggap tidak memenuhi beban kerja sebagaimana mestinya, yang berdampak pada penilaian kinerja tahunan. Aturan ini menandai era baru pengelolaan sekolah yang lebih transparan, profesional, dan berbasis data.