Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diperkuat: Isi Lengkap Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026

kepalasekolah.id – Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diperkuat: Isi Lengkap Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026. Pemerintah kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi pendidik dan tenaga kependidikan melalui terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Regulasi ini hadir sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya, mulai dari kekerasan fisik, tekanan psikologis, hingga persoalan hukum yang kerap muncul di lingkungan satuan pendidikan.

Permendikdasmen ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi landasan operasional bagi kementerian, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan yang adil, terukur, dan berkeadilan hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM: Fondasi Konseptual Perlindungan**

Definisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 1 Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 secara tegas mendefinisikan siapa saja yang termasuk dalam kategori pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik tidak hanya dimaknai sebagai guru, tetapi juga mencakup pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, narasumber teknis, serta sebutan lain sesuai kekhususannya yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, pustakawan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, terapis, hingga tenaga kebersihan dan keamanan. Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa negara mengakui seluruh ekosistem pendidikan sebagai subjek yang perlu dilindungi.

Makna Perlindungan dalam Konteks Pendidikan

Perlindungan dalam regulasi ini diartikan sebagai upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Artinya, perlindungan tidak hanya diberikan setelah terjadi masalah, tetapi juga mencakup pencegahan dan pendampingan sejak awal.

Peraturan ini juga memperkenalkan peran Satuan Tugas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Satgas Perlindungan) sebagai koordinator perlindungan di tingkat kementerian, pemerintah daerah, maupun organisasi profesi.

Tujuan Perlindungan

Pasal 2 menegaskan bahwa tujuan utama perlindungan adalah memberikan rasa aman dan nyaman bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Rasa aman ini menjadi prasyarat penting agar proses pembelajaran dapat berjalan optimal, profesional, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

Prinsip Dasar Perlindungan (Pasal 3)

Permendikdasmen ini menetapkan empat prinsip utama dalam pelaksanaan perlindungan:

1. Nondiskriminatif
   Perlindungan diberikan tanpa membedakan agama, gender, latar budaya, tingkat pendidikan, maupun kondisi sosial ekonomi.

2. Akuntabilitas
   Setiap pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan wajib menjalankan tugas secara benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Nirlaba
   Perlindungan tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Praduga Tak Bersalah
   Pendidik dan tenaga kependidikan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya keputusan hukum tetap. Prinsip ini sangat penting dalam konteks penanganan kasus yang kerap viral di media sosial.

Keempat prinsip tersebut menjadi rambu etis dan hukum dalam seluruh proses perlindungan.

BAB II

JENIS, BENTUK, DAN PIHAK YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN**

Bagian Kesatu: Ruang Lingkup Perlindungan

Pasal 4 menetapkan bahwa perlindungan meliputi empat aspek utama, yaitu:

1. Perlindungan hukum

2. Perlindungan profesi

3. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

4. Hak atas kekayaan intelektual

Keempat bentuk perlindungan ini diberikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pendidik serta tenaga kependidikan. Dengan demikian, negara tidak hanya melindungi secara hukum, tetapi juga menjamin martabat profesi dan keselamatan kerja.

Bagian Kedua: Jenis Perlindungan Hukum

Ancaman yang Dihadapi Pendidik

Pasal 5 menguraikan bahwa perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap:

• tindak kekerasan,

• ancaman,

• tindakan diskriminatif,

• intimidasi, dan/atau

• perlakuan tidak adil.

Ancaman tersebut dapat berasal dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, maupun pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas pendidik dan tenaga kependidikan.

Ragam Tindak Kekerasan

Regulasi ini secara rinci mengklasifikasikan bentuk kekerasan, antara lain:

1. Kekerasan fisik,

2. Kekerasan psikis,

3. Perundungan,

4. Kekerasan seksual,

5. Kebijakan yang mengandung kekerasan, dan

6. Bentuk kekerasan lainnya.

Kekerasan tersebut dapat dilakukan secara verbal, nonverbal, maupun melalui media teknologi informasi dan komunikasi, menegaskan bahwa dunia digital juga menjadi ruang yang harus diawasi.

Kekerasan Fisik terhadap Pendidik

Pasal 7 menjelaskan bahwa kekerasan fisik mencakup perbuatan dengan atau tanpa alat bantu, seperti penganiayaan, perkelahian, eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa, hingga pembunuhan. Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa kasus kekerasan terhadap pendidik tidak dianggap sebagai persoalan sepele.

Kekerasan Psikis dan Dampaknya

Pasal 8 menyoroti kekerasan psikis sebagai perbuatan nonfisik yang bertujuan merendahkan, menghina, menakuti, atau menciptakan rasa tidak nyaman. Bentuknya antara lain pengucilan, penghinaan, penyebaran rumor, teror, pemerasan, hingga mempermalukan di depan umum.

Dalam praktiknya, kekerasan psikis sering kali tidak terlihat secara kasat mata, tetapi berdampak serius pada kesehatan mental dan kinerja profesional pendidik.

Penutup: Regulasi Penting bagi Masa Depan Pendidikan

Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 menjadi tonggak penting dalam upaya negara melindungi pendidik dan tenaga kependidikan secara menyeluruh. Dengan definisi yang komprehensif, prinsip perlindungan yang kuat, serta klasifikasi kekerasan yang jelas, regulasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim pendidikan yang aman, bermartabat, dan profesional.

Ke depan, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kunci agar perlindungan tidak hanya berhenti pada teks regulasi, tetapi benar-benar dirasakan oleh para pendidik di seluruh Indonesia.