Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 Tegaskan Perlindungan Pendidik dari Kekerasan, Ancaman, dan Diskriminasi

kepalasekolah.id – Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 Tegaskan Perlindungan Pendidik dari Kekerasan, Ancaman, dan Diskriminasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya negara memberikan jaminan rasa aman, kepastian hukum, dan perlindungan martabat profesi bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia.

Terbitnya peraturan ini tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya kasus kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, hingga tekanan sosial dan psikologis yang dialami pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai peristiwa yang melibatkan guru dan tenaga kependidikan kerap menjadi sorotan publik, terutama ketika persoalan pendidikan berujung pada konflik hukum atau kekerasan.

Melalui Permendikdasmen ini, pemerintah menegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan bukanlah pihak yang berdiri sendiri, melainkan subjek yang harus dilindungi negara dalam sistem pendidikan nasional.

BAB I Ketentuan Umum: Landasan Filosofis dan Yuridis Perlindungan

Definisi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Komprehensif

Bab I Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 diawali dengan penegasan definisi penting. Pendidik didefinisikan tidak hanya sebagai guru, tetapi juga pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, narasumber teknis, serta sebutan lain sesuai kekhususannya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, tenaga kependidikan mencakup pengelola satuan pendidikan, pengawas, penilik, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, terapis, hingga tenaga kebersihan dan keamanan. Rumusan ini menegaskan bahwa seluruh ekosistem pendidikan, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pembelajaran, berhak memperoleh perlindungan.

Makna Perlindungan dalam Konteks Tugas Pendidikan

Perlindungan dimaknai sebagai upaya melindungi pendidik dan tenaga kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas. Makna ini penting karena menempatkan perlindungan sebagai bagian integral dari proses pendidikan, bukan sekadar respons setelah terjadi konflik atau pelanggaran hukum.

Dengan kata lain, perlindungan dalam regulasi ini mencakup aspek preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pendampingan hukum, advokasi, serta pemulihan psikologis jika diperlukan.

Tujuan Perlindungan: Menjamin Rasa Aman dan Nyaman

Pasal 2 secara tegas menyatakan bahwa perlindungan bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Rasa aman ini menjadi prasyarat mutlak bagi terciptanya proses pembelajaran yang berkualitas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.

Tanpa jaminan perlindungan, pendidik berpotensi bekerja dalam tekanan, ketakutan, atau ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berdampak pada mutu layanan pendidikan.

Prinsip Perlindungan yang Menjunjung Keadilan

Pasal 3 menetapkan empat prinsip utama perlindungan, yaitu:

1. Nondiskriminatif, yakni perlindungan diberikan tanpa membedakan agama, gender, latar budaya, tingkat pendidikan, maupun kondisi sosial ekonomi.

2. Akuntabilitas, yang menuntut setiap pihak bertanggung jawab menjalankan perlindungan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Nirlaba, yang memastikan perlindungan tidak dijadikan sarana mencari keuntungan.

4. Praduga tak bersalah, yang menjamin pendidik dan tenaga kependidikan tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hukum tetap.

Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi etis dan hukum dalam setiap proses penanganan kasus yang melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Penguatan Perlindungan Hukum dari Berbagai Bentuk Kekerasan

Dalam pengembangan materi Bab I dan keterkaitannya dengan ketentuan lanjutan, Permendikdasmen ini memberikan perhatian besar pada perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan.

Kekerasan Seksual sebagai Pelanggaran Serius

Peraturan ini menegaskan bahwa tindakan tertentu merupakan kekerasan seksual apabila dilakukan tanpa persetujuan pendidik dan tenaga kependidikan. Ketentuan ini penting untuk menegaskan bahwa persetujuan menjadi unsur utama dalam menentukan ada atau tidaknya kekerasan seksual.

Lebih lanjut, ditegaskan bahwa ketentuan “tanpa persetujuan” tetap berlaku dalam kondisi tertentu, seperti:

• adanya ancaman, paksaan, atau penyalahgunaan kedudukan oleh pelaku;

• korban berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau narkoba;

• korban dalam kondisi sakit, tidak sadar, tidak berdaya, atau tertidur.

Penegasan ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban dan pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan sebagai subjek yang harus dilindungi dari relasi kuasa yang timpang.

Kebijakan yang Mengandung Kekerasan

Pasal 11 memperluas makna kekerasan dengan memasukkan kebijakan yang mengandung kekerasan. Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan tertulis maupun tidak tertulis yang berpotensi atau secara nyata menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketentuan ini penting karena dalam praktik birokrasi pendidikan, tekanan terhadap pendidik sering kali muncul bukan dalam bentuk kekerasan langsung, melainkan melalui kebijakan yang tidak adil, eksploitatif, atau merugikan hak-hak profesional.

Dengan demikian, regulasi ini tidak hanya menyoroti pelaku individual, tetapi juga sistem dan kebijakan yang berpotensi melanggengkan kekerasan struktural.

Ancaman terhadap Keselamatan dan Kepentingan Pendidik

Pasal 12 mendefinisikan ancaman sebagai setiap upaya atau tindakan, baik dari dalam maupun luar satuan pendidikan, yang dapat membahayakan keselamatan, keamanan, dan kepentingan pendidik serta tenaga kependidikan.

Ancaman ini dapat bersifat fisik, psikologis, maupun sosial, termasuk tekanan dari pihak tertentu yang bertujuan menghambat pelaksanaan tugas profesional pendidik.

Dalam konteks ini, negara menempatkan pendidik sebagai profesi strategis yang harus dilindungi dari segala bentuk intervensi yang merugikan.

Diskriminasi: Pelanggaran terhadap Hak dan Martabat Profesi

Pasal 13 mengatur secara rinci tentang diskriminasi, yang mencakup pembedaan atau pembatasan berdasarkan suku, agama, ras, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, jenis kelamin, hingga kemampuan intelektual dan fisik.

Bentuk diskriminasi dapat berupa larangan atau pemaksaan praktik keagamaan, serta tindakan yang mengurangi atau menghalangi hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan dalam Permendikdasmen 4 Tahun 2026 tidak hanya berfokus pada kekerasan fisik, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesetaraan dalam lingkungan pendidikan.

Intimidasi dan Perlakuan Tidak Adil

Pasal 14 menegaskan bahwa intimidasi dan perlakuan tidak adil merupakan tindakan yang bertujuan menakut-nakuti atau memaksa pendidik agar tunduk pada kehendak pelaku. Tindakan ini dapat dilakukan secara verbal, fisik, psikologis, maupun melalui isyarat nonverbal.

Dalam praktiknya, intimidasi sering kali muncul dalam bentuk tekanan administratif, ancaman mutasi, atau stigmatisasi sosial. Dengan memasukkan intimidasi sebagai objek perlindungan, regulasi ini memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi pendidik untuk menjalankan tugas secara profesional tanpa rasa takut.

Implikasi Regulasi bagi Satuan Pendidikan

Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 membawa implikasi besar bagi satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi profesi. Setiap pihak dituntut untuk membangun sistem perlindungan yang responsif, transparan, dan berpihak pada korban.

Sekolah dan satuan pendidikan tidak lagi dapat mengabaikan laporan kekerasan atau intimidasi, karena regulasi ini telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai tanggung jawab dan prinsip perlindungan.

Penutup: Mewujudkan Pendidikan yang Aman dan Bermartabat

Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026 menegaskan bahwa perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan pendidikan nasional. Dengan pengaturan yang komprehensif sejak Bab I, regulasi ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bermartabat.

Keberhasilan regulasi ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik nyata. Ketika pendidik merasa aman dan dihargai, maka pendidikan bermutu dan berkeadilan bukan lagi sekadar cita-cita, melainkan kenyataan.