kepalasekolah.id – SPME dan Akreditasi Sekolah: Pengertian, Tujuan, dan Mekanismenya. Penjaminan mutu pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah. Selain melakukan evaluasi dan perbaikan secara mandiri, sekolah juga perlu mendapatkan penilaian dari pihak eksternal untuk mengetahui sejauh mana layanan pendidikan yang diberikan telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, kegiatan tersebut dikenal dengan istilah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Salah satu bentuk pelaksanaan SPME yang paling dikenal oleh satuan pendidikan adalah akreditasi sekolah.
Akreditasi merupakan proses penilaian terhadap kelayakan dan mutu layanan pendidikan. Melalui proses ini, kondisi sekolah dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasilnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
Bagi guru dan kepala sekolah, akreditasi terkadang dipandang sebagai kegiatan yang identik dengan persiapan dokumen, pengumpulan bukti administrasi, dan kunjungan asesor. Padahal, tujuan akreditasi jauh lebih luas daripada sekadar pemeriksaan kelengkapan berkas.
Akreditasi seharusnya menjadi kesempatan bagi sekolah untuk melihat kembali kualitas pembelajaran, pengelolaan satuan pendidikan, lingkungan belajar, serta berbagai layanan yang diberikan kepada peserta didik.
Pada tahun 2026, terdapat perkembangan penting dalam kelembagaan standardisasi dan akreditasi pendidikan. Pemerintah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut menjadi bagian dari pembaruan tata kelola standardisasi dan akreditasi pendidikan di Indonesia.
Lalu, apa sebenarnya SPME? Bagaimana hubungannya dengan akreditasi sekolah? Siapa lembaga yang berwenang melaksanakan akreditasi? Bagaimana tahapan penilaiannya dan apa saja yang perlu dipersiapkan sekolah?
Artikel ini membahas hal-hal tersebut agar guru, kepala sekolah, dan pengelola satuan pendidikan memiliki pemahaman yang lebih utuh mengenai SPME dan akreditasi sekolah.
1. Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau SPME merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak di luar satuan pendidikan.
Jika SPMI dilakukan secara mandiri oleh sekolah melalui kegiatan pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu, SPME melibatkan lembaga eksternal yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap mutu layanan pendidikan.
Penilaian eksternal diperlukan karena sekolah membutuhkan sudut pandang yang lebih objektif mengenai kondisi dan kualitas layanan yang diselenggarakan.
Sekolah mungkin telah melaksanakan berbagai program peningkatan mutu. Namun, penilaian dari pihak eksternal dapat membantu memberikan gambaran apakah pelaksanaan program tersebut benar-benar mencerminkan kualitas layanan pendidikan yang diharapkan.
Dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, salah satu bentuk pelaksanaan SPME adalah akreditasi satuan pendidikan.
Melalui akreditasi, sekolah dinilai berdasarkan kriteria dan instrumen yang mengacu pada standar pendidikan. Penilaian tersebut tidak semestinya hanya berorientasi pada dokumen, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi nyata penyelenggaraan pendidikan.
Dengan demikian, SPME dapat dipahami sebagai mekanisme penilaian dan penguatan mutu pendidikan melalui keterlibatan lembaga eksternal yang berwenang.
2. Hubungan SPME dengan Akreditasi Sekolah
SPME dan akreditasi sekolah merupakan dua istilah yang saling berkaitan, tetapi tidak sepenuhnya memiliki pengertian yang sama.
SPME merupakan sistem atau mekanisme penjaminan mutu yang dilakukan oleh pihak eksternal. Sementara itu, akreditasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan penilaian eksternal terhadap satuan pendidikan.
Hubungan keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:
- SPME merupakan bagian dari keseluruhan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- Akreditasi merupakan salah satu instrumen penilaian mutu eksternal.
- Lembaga akreditasi melaksanakan penilaian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
- Hasil akreditasi memberikan informasi mengenai kelayakan dan mutu layanan satuan pendidikan.
- Sekolah dapat menggunakan hasil penilaian tersebut sebagai bahan perbaikan melalui SPMI.
Sebagai contoh, sebuah sekolah dasar telah melaksanakan program peningkatan kemampuan literasi peserta didik. Sekolah melakukan pemetaan kemampuan membaca, menyusun program pembiasaan membaca, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi hasilnya.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari penjaminan mutu internal.
Ketika sekolah mengikuti proses akreditasi, pelaksanaan layanan pendidikan akan dinilai oleh pihak eksternal berdasarkan instrumen dan kriteria yang berlaku. Hasil penilaian dapat memberikan gambaran mengenai kekuatan maupun aspek yang masih perlu diperbaiki.
Dengan demikian, akreditasi tidak berdiri sendiri. Hasilnya dapat menjadi masukan bagi sekolah untuk memperkuat pelaksanaan SPMI.
3. Tujuan Akreditasi Sekolah
Akreditasi memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Penilaian ini bukan sekadar kegiatan untuk memperoleh status atau peringkat tertentu, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa sekolah memberikan layanan pendidikan yang layak dan bermutu.
Beberapa tujuan akreditasi sekolah antara lain sebagai berikut.
a. Menilai Kelayakan Satuan Pendidikan
Akreditasi membantu mengetahui apakah satuan pendidikan telah memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan.
Penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, sehingga kondisi sekolah dapat dilihat secara lebih menyeluruh.
b. Memberikan Informasi kepada Masyarakat
Masyarakat, khususnya orang tua, membutuhkan informasi mengenai mutu layanan pendidikan di sekolah.
Hasil akreditasi dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai kelayakan satuan pendidikan. Informasi tersebut membantu masyarakat memahami kondisi sekolah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh lembaga berwenang.
c. Mendorong Peningkatan Mutu Pendidikan
Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki layanan pendidikan.
Jika terdapat aspek yang belum memenuhi kriteria, sekolah dapat menyusun program perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.
d. Memperkuat Akuntabilitas Sekolah
Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara terencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
Akreditasi menjadi salah satu mekanisme untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan kriteria mutu yang ditetapkan.
e. Membangun Budaya Mutu
Tujuan yang tidak kalah penting adalah membangun kebiasaan memperbaiki mutu secara berkelanjutan.
Sekolah tidak seharusnya hanya melakukan pembenahan ketika akan menghadapi akreditasi. Peningkatan mutu perlu menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, mulai dari pembelajaran, pengelolaan sekolah, hingga pelayanan kepada peserta didik.
4. Lembaga yang Berwenang dalam Standardisasi dan Akreditasi Pendidikan
Pembahasan mengenai akreditasi sekolah perlu memperhatikan perkembangan kelembagaan terbaru pada tahun 2026.
Sebelumnya, pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dikenal melalui Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM).
Namun, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan.
Peraturan tersebut mengatur pembentukan, kedudukan, organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP).
BSANP memiliki peran dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan dan penyelenggaraan akreditasi pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
Perubahan ini menunjukkan adanya pembaruan dalam tata kelola standardisasi dan akreditasi pendidikan. Akreditasi diarahkan agar semakin terintegrasi, objektif, transparan, dan akuntabel.
Dalam masa peralihan kelembagaan, layanan informasi, data akreditasi, dan layanan digital yang sebelumnya dikenal melalui BAN-PDM masih dapat diakses melalui portal resmi https://ban-pdm.id/.
Oleh karena itu, sekolah perlu mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi lembaga yang berwenang agar tidak keliru menggunakan informasi mengenai kelembagaan maupun mekanisme akreditasi.
Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa perubahan nama dan tata kelola kelembagaan tidak menghilangkan tujuan utama akreditasi, yaitu menilai dan mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan.
5. Aspek yang Menjadi Perhatian dalam Akreditasi Sekolah
Akreditasi tidak semestinya dipahami sebagai kegiatan memeriksa banyaknya dokumen yang dimiliki sekolah. Penilaian perlu melihat bagaimana sekolah benar-benar menyelenggarakan layanan pendidikan.
Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian sekolah antara lain sebagai berikut.
a. Kualitas Pembelajaran
Pembelajaran merupakan bagian utama dari layanan pendidikan. Karena itu, sekolah perlu memastikan bahwa kegiatan pembelajaran berlangsung secara terencana, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian antara lain:
- Perencanaan pembelajaran.
- Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
- Penggunaan metode dan media pembelajaran.
- Pelaksanaan asesmen.
- Pemberian umpan balik kepada peserta didik.
- Upaya membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.
Sekolah perlu memastikan bahwa dokumen pembelajaran yang dimiliki benar-benar menggambarkan kegiatan yang dilaksanakan guru.
b. Pengelolaan Satuan Pendidikan
Pengelolaan sekolah berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah bersama warga sekolah mengatur dan menjalankan berbagai kegiatan pendidikan.
Aspek yang perlu diperhatikan antara lain perencanaan program, pembagian tugas, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan tindak lanjut.
Pengelolaan yang baik tidak hanya terlihat dari kelengkapan dokumen, tetapi juga dari keterlaksanaan program dan dampaknya terhadap layanan pendidikan.
c. Kompetensi dan Kinerja Pendidik
Guru memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah perlu memperhatikan pengembangan kompetensi dan kinerja pendidik.
Contohnya melalui kegiatan komunitas belajar, diskusi pembelajaran, refleksi, supervisi akademik, dan berbagai kegiatan peningkatan kompetensi.
d. Lingkungan Belajar
Lingkungan belajar yang baik harus mendukung keamanan, kenyamanan, dan perkembangan peserta didik.
Sekolah perlu memperhatikan kondisi ruang kelas, fasilitas pembelajaran, kebersihan, kesehatan, keamanan, serta hubungan sosial antara warga sekolah.
Lingkungan belajar yang positif juga perlu memberikan perlindungan kepada peserta didik dari kekerasan, perundungan, diskriminasi, dan berbagai bentuk perlakuan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
e. Hasil dan Perkembangan Peserta Didik
Penilaian mutu sekolah juga perlu memperhatikan perkembangan peserta didik.
Sekolah dapat menggunakan hasil asesmen, catatan perkembangan, hasil karya, dan berbagai data pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan layanan pendidikan.
Yang perlu diperhatikan bukan hanya nilai akhir, tetapi juga proses perkembangan kemampuan, karakter, dan potensi peserta didik.
6. Mekanisme Akreditasi Sekolah
Sekolah perlu memahami tahapan akreditasi agar dapat mempersiapkan diri dengan baik.
Berdasarkan informasi proses akreditasi yang tersedia pada portal resmi BAN-PDM, tahapan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan meliputi beberapa langkah berikut.
a. Pengajuan Akreditasi
Satuan pendidikan mengajukan akreditasi melalui sistem atau aplikasi yang disediakan oleh lembaga penyelenggara akreditasi.
Pengajuan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
Sekolah dapat mengakses layanan Sispena melalui alamat:
https://apps.ban-pdm.id/sispena3
Karena terdapat pembaruan kelembagaan pada tahun 2026, sekolah perlu memeriksa informasi resmi sebelum melakukan pengajuan atau memperbarui data.
b. Konfirmasi sebagai Sasaran Visitasi
Setelah proses pengajuan dan penetapan sasaran, satuan pendidikan memperoleh informasi apakah sekolah menjadi sasaran visitasi.
Konfirmasi dapat disampaikan melalui keputusan lembaga akreditasi dan/atau koordinasi dengan dinas pendidikan atau instansi terkait.
Sekolah perlu memperhatikan informasi tersebut agar dapat mempersiapkan tahapan berikutnya.
c. Pengisian Data dan Informasi dalam Sispena
Sekolah mengisi informasi yang diperlukan melalui aplikasi Sispena.
Informasi yang diminta dapat mencakup dokumen wajib, deskripsi kinerja satuan pendidikan, dan dokumen pendukung lainnya.
Dokumen wajib yang disebutkan dalam informasi proses akreditasi resmi antara lain:
- Kurikulum satuan pendidikan.
- Rencana kerja tahunan.
- Rencana kegiatan dan anggaran.
- Kalender akademik.
Selain dokumen tersebut, sekolah juga perlu menyiapkan informasi yang dapat menggambarkan bagaimana layanan pendidikan dilaksanakan.
d. Koordinasi dengan Asesor
Setelah sekolah ditetapkan sebagai sasaran visitasi, asesor akan melakukan koordinasi dengan pihak sekolah.
Koordinasi ini berkaitan dengan jadwal visitasi, dokumen yang telah diunggah, deskripsi kinerja, dan data lain yang perlu disiapkan.
Pada tahap ini, sekolah sebaiknya memastikan bahwa kepala sekolah dan guru memahami informasi yang disampaikan serta mengetahui pelaksanaan program yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
e. Pelaksanaan Visitasi
Visitasi merupakan kegiatan penilaian langsung oleh asesor terhadap satuan pendidikan.
Berdasarkan informasi resmi BAN-PDM, visitasi dilaksanakan selama dua hari dengan durasi minimal lima jam setiap hari.
Rangkaian kegiatan visitasi dapat meliputi:
- Perkenalan atau pertemuan awal.
- Presentasi kinerja sesuai area yang dinilai.
- Diskusi dan wawancara.
- Observasi lingkungan belajar.
- Penandatanganan berita acara.
- Pengisian kartu kendali.
Dalam pelaksanaannya, sekolah perlu memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Guru dan tenaga kependidikan sebaiknya menjelaskan kegiatan yang memang dilaksanakan, bukan sekadar menyampaikan jawaban yang dianggap menyenangkan asesor.
f. Pengumuman Hasil Akreditasi
Setelah seluruh proses penilaian selesai, hasil akreditasi ditetapkan melalui keputusan lembaga yang berwenang.
Sekolah dapat memeriksa informasi hasil akreditasi melalui kanal resmi.
Hasil tersebut perlu dipahami sebagai gambaran mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan proses penilaian yang telah dilakukan.
7. Dokumen yang Perlu Dipersiapkan Sekolah
Dokumen merupakan salah satu bagian penting dalam proses akreditasi. Namun, sekolah perlu memahami bahwa dokumen bukan tujuan akhir dari penjaminan mutu.
Dokumen berfungsi sebagai bukti bahwa program dan kegiatan sekolah direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti.
Beberapa kelompok dokumen yang sebaiknya ditata sekolah antara lain:
| Kelompok Dokumen | Contoh Dokumen |
|---|---|
| Kurikulum | Kurikulum satuan pendidikan dan dokumen pendukung pembelajaran |
| Perencanaan | Rencana kerja tahunan dan program sekolah |
| Penganggaran | Rencana kegiatan dan anggaran sekolah |
| Kalender pendidikan | Kalender akademik dan agenda kegiatan sekolah |
| Pembelajaran | Perencanaan pembelajaran, asesmen, dan hasil evaluasi |
| Pengelolaan | Pembagian tugas, program kerja, dan laporan pelaksanaan |
| Supervisi | Program supervisi dan tindak lanjut |
| Evaluasi | Hasil evaluasi program dan refleksi sekolah |
| Lingkungan belajar | Dokumen dan bukti pelaksanaan program keamanan serta kenyamanan sekolah |
| Peningkatan mutu | Program perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi |
Daftar tersebut merupakan contoh pengelompokan dokumen untuk membantu sekolah melakukan penataan. Bukan berarti seluruh dokumen dalam tabel tersebut merupakan daftar wajib yang harus diunggah dalam setiap pelaksanaan akreditasi.
Sekolah tetap perlu mengikuti instrumen, panduan, dan permintaan dokumen resmi yang berlaku pada periode akreditasi.
Hal yang paling penting adalah memastikan bahwa dokumen yang disiapkan sesuai dengan kondisi nyata sekolah.
8. Peran SPMI dalam Mempersiapkan Akreditasi
SPMI memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesiapan sekolah menghadapi akreditasi.
Sekolah yang melaksanakan SPMI secara konsisten biasanya memiliki kebiasaan melakukan pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut program.
Kegiatan tersebut membantu sekolah mengenali kondisi internal sebelum mendapatkan penilaian dari pihak eksternal.
Sebagai contoh, sekolah menemukan bahwa kemampuan literasi peserta didik masih perlu ditingkatkan. Sekolah kemudian melakukan beberapa langkah:
- Mengidentifikasi kondisi kemampuan literasi peserta didik.
- Menganalisis faktor yang memengaruhi hasil pembelajaran.
- Menyusun program peningkatan literasi.
- Melaksanakan program melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan.
- Mengevaluasi perkembangan kemampuan peserta didik.
- Menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara konsisten, sekolah akan memiliki bukti yang menggambarkan proses peningkatan mutu.
Ketika akreditasi dilaksanakan, sekolah tidak perlu membangun gambaran kegiatan secara mendadak karena program dan pelaksanaannya telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari.
Inilah alasan mengapa SPMI sebaiknya menjadi kebiasaan kerja sekolah, bukan hanya kegiatan yang dilakukan menjelang akreditasi.
9. Hubungan Hasil Akreditasi dengan Rapor Pendidikan
Rapor Pendidikan dan akreditasi merupakan dua hal yang dapat saling melengkapi dalam upaya memahami mutu satuan pendidikan.
Rapor Pendidikan menyediakan informasi mengenai kondisi dan capaian pendidikan berdasarkan indikator serta sumber data yang digunakan dalam sistem tersebut.
Sementara itu, akreditasi merupakan mekanisme penilaian eksternal terhadap kelayakan dan mutu layanan satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang berlaku.
Keduanya dapat membantu sekolah memperoleh gambaran mutu dari sudut pandang yang berbeda.
Sebagai contoh, Rapor Pendidikan dapat menunjukkan adanya aspek pembelajaran yang perlu diperbaiki. Sekolah kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menyusun program peningkatan mutu melalui SPMI.
Ketika sekolah menjalani akreditasi, pelaksanaan layanan pendidikan juga dinilai berdasarkan instrumen yang berlaku.
Dengan demikian, sekolah dapat menggunakan informasi dari berbagai sumber sebagai bahan untuk melakukan perbaikan.
Namun, sekolah perlu memahami bahwa Rapor Pendidikan bukan pengganti akreditasi. Keduanya memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda.
10. Kesalahan yang Perlu Dihindari Sekolah dalam Menghadapi Akreditasi
Agar pelaksanaan akreditasi memberikan manfaat nyata, terdapat beberapa kebiasaan yang sebaiknya dihindari.
a. Menyiapkan Dokumen Secara Mendadak
Persiapan dokumen yang dilakukan menjelang visitasi sering kali menyebabkan sekolah kesulitan memastikan kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan kegiatan.
Lebih baik sekolah menata dokumen secara bertahap sebagai bagian dari administrasi dan evaluasi rutin.
b. Mengutamakan Kelengkapan Berkas daripada Kualitas Layanan
Dokumen yang lengkap belum tentu menggambarkan mutu layanan pendidikan yang baik.
Sekolah perlu memastikan bahwa program yang tertulis benar-benar dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi peserta didik.
c. Tidak Melibatkan Guru
Akreditasi bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah atau operator. Guru merupakan pihak yang memahami langsung proses pembelajaran.
Karena itu, guru perlu dilibatkan dalam evaluasi, persiapan informasi, dan pengembangan mutu sekolah.
d. Menampilkan Kondisi yang Tidak Sesuai Kenyataan
Sekolah sebaiknya menyampaikan informasi secara jujur dan terbuka.
Jika terdapat kekurangan, sekolah dapat menjelaskan upaya yang telah dilakukan dan rencana perbaikannya.
e. Tidak Menindaklanjuti Hasil Penilaian
Hasil akreditasi akan kurang bermanfaat apabila hanya disimpan sebagai dokumen.
Sekolah perlu mempelajari hasil penilaian, menentukan aspek yang perlu diperbaiki, dan mengintegrasikan tindak lanjut ke dalam program SPMI.
11. Bagaimana Sekolah Dasar Mempersiapkan Akreditasi?
Bagi sekolah dasar, persiapan akreditasi dapat dimulai dari kegiatan sederhana yang dilakukan secara konsisten.
Kepala sekolah bersama guru dapat melakukan beberapa langkah berikut.
Pertama, melakukan evaluasi kondisi sekolah.
Sekolah perlu mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pendidikan. Evaluasi dapat dilakukan melalui diskusi guru, analisis hasil belajar, observasi pembelajaran, dan pemeriksaan program sekolah.
Kedua, menata dokumen sesuai kegiatan nyata.
Dokumen sekolah perlu disusun secara sistematis agar mudah ditemukan ketika diperlukan. Penataan dapat dilakukan berdasarkan kelompok kegiatan, tahun pelaksanaan, dan penanggung jawab.
Ketiga, memperkuat kualitas pembelajaran.
Guru perlu memastikan bahwa pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan asesmen dan tindak lanjut pembelajaran juga perlu dilaksanakan secara teratur.
Keempat, meningkatkan keterlibatan warga sekolah.
Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan orang tua dapat berperan sesuai tanggung jawab masing-masing dalam mendukung peningkatan mutu.
Kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Program yang telah direncanakan perlu dipantau. Jika terdapat kegiatan yang belum berjalan sesuai tujuan, sekolah perlu menentukan langkah perbaikan.
Keenam, mempelajari panduan resmi akreditasi.
Sekolah perlu menggunakan panduan dan instrumen terbaru dari lembaga yang berwenang. Hal ini penting agar persiapan tidak didasarkan pada informasi yang sudah tidak sesuai dengan kebijakan terbaru.
12. Akreditasi Bukan Tujuan Akhir Peningkatan Mutu Sekolah
Salah satu hal penting yang perlu dipahami oleh seluruh warga sekolah adalah bahwa akreditasi bukan tujuan akhir dari peningkatan mutu pendidikan.
Sekolah tidak cukup hanya memperoleh hasil akreditasi yang baik. Setelah proses penilaian selesai, sekolah tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Hasil akreditasi sebaiknya digunakan sebagai bahan refleksi.
Jika terdapat aspek yang sudah baik, sekolah perlu mempertahankannya. Jika masih ditemukan kekurangan, sekolah perlu menyusun program perbaikan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pembelajaran belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Sekolah dapat menindaklanjutinya melalui kegiatan komunitas belajar, observasi pembelajaran, berbagi praktik baik, dan refleksi guru.
Dengan cara tersebut, akreditasi dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap perubahan budaya kerja sekolah.
Sekolah tidak lagi memandang akreditasi sebagai kegiatan yang hanya perlu dipersiapkan ketika jadwal penilaian tiba, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun layanan pendidikan yang semakin baik.
Kesimpulan
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan bagian penting dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah akreditasi sekolah, yaitu penilaian eksternal terhadap kelayakan dan mutu layanan pendidikan.
SPME dan akreditasi memiliki hubungan yang saling melengkapi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). SPMI membantu sekolah melakukan perbaikan secara mandiri, sedangkan akreditasi memberikan penilaian dari pihak eksternal berdasarkan kriteria yang berlaku.
Pada tahun 2026, tata kelola standardisasi dan akreditasi pendidikan mengalami perkembangan melalui Permendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 tentang Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan. Sekolah perlu mengikuti informasi resmi mengenai perubahan kelembagaan dan mekanisme layanan akreditasi.
Bagi kepala sekolah dan guru, persiapan akreditasi sebaiknya tidak dilakukan secara mendadak. Penataan dokumen, peningkatan kualitas pembelajaran, evaluasi program, dan tindak lanjut perlu menjadi bagian dari kegiatan rutin sekolah.
Pada akhirnya, keberhasilan penjaminan mutu bukan hanya ditunjukkan oleh hasil akreditasi, melainkan juga oleh kemampuan sekolah memberikan layanan pendidikan yang semakin baik dan berkelanjutan.